PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK KARENA PEKERJA MELANGGAR DISIPLIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 277 K/PDT.SUS-PHI/2017)

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha diatur dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penyelesaian perselisihan PHK dapat di lakukan secara Bipartit, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase, dan Pengadilan Hubungan Industrial. Apakah unsur pelanggaran disiplin sudah terpenuhi pada Putusan Nomor 277 K/Pdt.Sus-PHI/2017 dan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? dan Apakah akibat hukum dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh Perusahaan terhadap Pekerja dalam Putusan Nomor 277 K/Pdt.Sus-PHI/2017? Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yang berbentuk yuridis-normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pemutusan Hubungan Kerja karena pekerja melakukan pelanggaram disiplin telah diatur dalam Pasal 161 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta pada Putusan Mahkamah Kasasi ini Penulis berpendapat unsur pelanggaran disiplin tidak terpenuhi. Penulis menganggap kompensasi yang diterima pekerja untuk Pemutusan Hubungan Kerja pada perkara perkara ini yaitu 2 (dua) kali PMTK

1.  UEU-Undergraduate-17503-cover.Image.Marked.pdf - 239 KB
2.  UEU-Undergraduate-17503-pengesahan.Image.Marked.pdf - 254 KB
3.  UEU-Undergraduate-17503-publikasi.Image.Marked.pdf - 322 KB
4.  UEU-Undergraduate-17503-persetujuan.Image.Marked.pdf - 235 KB
5.  UEU-Undergraduate-17503-pernyataan.Image.Marked.pdf - 243 KB
6.  UEU-Undergraduate-17503-abstrak.Image.Marked.pdf - 295 KB
7.  UEU-Undergraduate-17503-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 354 KB
8.  UEU-Undergraduate-17503-daftar isi.Image.Marked.pdf - 341 KB
9.  UEU-Undergraduate-17503-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 394 KB
10.  UEU-Undergraduate-17503-bab1.Image.Marked.pdf - 498 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN